Ini Pendapat Lengkap Mahfud MD Terkait Revisi UU KPK

Jakarta, Timesline.id – Ahli hukum tata negara Prof Mahfud MD menilai, ada yang kurang dari prosedur revisi Undang-undang (UU) KPK di DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Mahfud, masih bisa menarik diri atau menunda pembahasan revisi UU KPK.

“Sejak awal saya mengatakan setiap rancangan Undang-undang itu harus dibahas dengan asas keterbukaan, mendengar pendapat masyarakat, kunjungan studi, bukan tiba-tiba jadi,” kata Mahfud saat berbincang dengan wartawan di Cafe d’Tambir, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Minggu (15/09/2019).

Diingatkan Mahfud, sesuai prosedur pembuatan UU, DPR mestinya melakukan dengar pendapat publik. Selain itu, apabila tidak masuk Prolegnas, ada empat kondisi yang membolehkan UU dibuat. Pertama yakni dengan Perppu, putusan MK, perjanjian internasional, dan adanya keadaan luar biasa. Artinya, jika kondisi negara normal seperti saat ini, UU mesti masuk Prolegnas.

Dibahas DPR Mendatang Saja

Mahfud pun mengusulkan, rancangan revisi UU KPK dibahas di DPR periode 2019-2024. Prosedur pembahasan UU mestinya dikembalikan sesuai mekanisme yang tertera di UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Prosedurnya dibahas dulu, kemudian pandangan umum di fraksi-fraksi disampaikan ke Presiden. Presiden juga membahas diberi waktu 60 hari menurut pasal 49.

Padahal, saat ini masa jabatan DPR periode 2014-2019 tinggal 18 hari lagi.

“Kalau saya berpendapat memang harus begitu. Saya sebagai rakyat hanya minta agar dikembalikan ke prosedur-prosedur yang tersedia. Materinya menurut saya tidak jelek semuanya, materinya tidak jelek. Kita jaga bersama materi yang bagus,” lanjutnya.

Diingatkan Mahfud, jika pembahasan RUU KPK dipaksakan oleh DPR periode 2014-2019, dikhawatirkan produk UU yang dihasilkan cacat formil. Apabila itu terjadi, bisa saja masyarakat sipil menggugat produk UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Cacat formal itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kalau cacat formal ya. Saya pernah membatalkan yang begitu. Tapi cacat formal atau tidak itu kalau jadi perkara di Mahkamah Konstitusi, bukan saya yang menilai,” tandas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Baiknya, Presiden Temui Pimpinan KPK

Mantan Ketua MK ini mengusulkan, Presiden memanggil dan bertemu dengan pimpinan KPK untuk mencari jalan terbaik.

Sebab, pimpinan KPK mengklaim tidak pernah diajak berbicara mengenai revisi UU KPK. Jika demikian, tidak ada salahnya Presiden mengajak pimpinan KPK tukar pendapat, berdiskusi dan berdialog mencari jalan tengah.

“Secara arif, mungkin, mungkin, Presiden perlu memanggil mereka (pimpinan KPK),” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, seluruh pihak ingin agar KPK semakin kuat. Bahkan kalau perlu, Presiden bertemu dengan akademisi, civil society yang mengritik revisi UU KPK.

Sejak awal dirinya mengatakan, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap rancangan undang-undang harus dibahas dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan, itu mendengar pendapat masyarakat melalui public hearing, ataupun lewat kunjungan studi ke berbagai universitas.

“Nah, itu kan tinggal diskusinya, diskusi yang dimaksud menguatkan yang ini, atau yang itu, yang menguatkan itu versi konsep Presiden atau versi konsep masyarakat sipil. Ini namanya negara demokrasi, ya dipertemukan saja melalui pembahasan yang terbuka. Tetapi bahwa pengambil keputusan politik DPR dan pemerintah, harus dihargai dan jangan bersikap fatalis,” terang dia.

Maksudnya bersikap fatalis misalnya mengajak untuk membubarkan KPK sekalian. Terlebih, Mahfud mengingatkan, bagi umat Islam ada dalil untuk tidak fatalis. Dalam Islam, Mahfud menekankan, jika tidak bisa mengambil semuanya, ambil peluang-peluang kebaikan yang tersisa dan masih ada.

Artinya, jangan putus meski merasa pemerintah dan DPR tidak sungguh-sungguh. “Bahkan, ada yang menyarankan kalau begitu korupsi dihalalkan saja, 20 persen dari proyek-proyek boleh dikorupsi, sisanya tidak boleh. Itu tidak boleh, harus tetap optimis dan mengawal yang ada,” ujar Mahfud.

Setuju KPK Keluarkan SP3 dan Dewan Pengawas

Soal revisi UU KPK, Mahfud MD setuju KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, terang Mahfud, kewenangan SP3 yang selama ini tak ada di mekanisme KPK dikeluarman dalam keadaan tertentu. Misalnya tersangka meninggal.

“Masak orang jadi tersangka seumur hidup, tidak boleh dikeluarkan SP3. Jangan sampai SP3 tidak keluar. Saya tidak setuju, mosok orang nasibnya tidak jelas tersangka terus, sampai mati masih tersangka,” kata Mahfud.

Ia pun setuju ada Dewan Pengawas di lembaga antikorupsi itu. Meskipun OTT, kata Mahfud, sebenarnya bagus dan efektif. Tetapi, Mahfud berpendapat akan lebih benar kalau ada dewan pengawas.

“Tetapi siapa dewan pengawas? Jangan buru-buru. Itulah perlunya 60 hari, ada waktu dengan publik, asas keterbukaan, studi ke kampus-kampus, panggil profesi advokat. Pengawas itu pro justicia atau bukan itu harus jelas. Kita setuju (KPK) diawasi tetapi pro justicia atau bukan,” tegasnya.